Iklan Atas Zona Muslim

Studi Kritis, Berdakwah Di Alam Demokrasi, Mungkinkah?
4/ 5 stars - "Studi Kritis, Berdakwah Di Alam Demokrasi, Mungkinkah?" Demokrasi adalah istilah modern yang lahir beriringan dengan suasana pemberontakan kebebasan di Eropa. Namun, makna demokrasi ini terus b...

Studi Kritis, Berdakwah Di Alam Demokrasi, Mungkinkah?

Admin
Menegakan syariat dengan demokrasi

Demokrasi adalah istilah modern yang lahir beriringan dengan suasana pemberontakan kebebasan di Eropa. Namun, makna demokrasi ini terus berkembang tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga menyentuh bidang lainnya seperti pada istilah demokrasi pendidikan dan demokratisasi ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, istilah demokrasi ditujukan pada kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan satu pihak saja. Namun juga memberi kesempatan atau peluang kepada semua pihak dalam tatanan suatu masyarakat untuk berkembang secara proposional. Musuh demokratisasi ekonomi adalah konglomerasi dengan monopoli atau oligopolinya. Atau sindikasi antara pejabat dengan sekelompok orang dengan membentuk poros-poros eksklusif yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Demokrasi, dengan demikian, tidak bisa hanya sekedar digambarkan sebagai suatu tatanan masyarakat tanpa raja dimana kuasa sepenuhnya di tangan rakyat. Bahkan, negara-negara modern yang dikenal sebagai negara “demokrasi” pun banyak yang berbentuk kerajaan. Kerajaan yang memiliki undang-undang, parlemen, dan pelaksana pemerintahan (perdana menteri dengan kementeriannya).

Demokrasi menunjuk kepada sebuah kondisi penuh keadilan dan keterbukaan. Itulah batasan yang dianut banyak orang dengan diiringi pengertian yang seringkali kabur lantaran ketidak-jelian memandang sebuah realitas. Ya, sesungguhnya dalam makna yang demikian pun terdapat kategorisasi demokrasi: demokrasi murni dan demokrasi politis.
Demokrasi murni lahir dari sikap fitri manusia. Oleh karenanya, ia memiliki kecenderungan penerimaan kepada kebenaran ajaran Islam. Sedangkan demokrasi politis adalah sikap berpura-pura dalam upaya memenuhi legalitas sebuah kekuasaan yang diterima oleh umumnya manusia (rakyat). Padahal, dalam iklim demokrasi ini kepentingan-kepentingan kelompok tertentu secara terselubung tetap dilindungi, dipelihara, bahkan dibesarkan.

Model demokrasi politis inilah yang umumnya dipraktekkan di banyak negara. Artinya, hingga kini tak ada konsep tunggal tentang demokrasi. Demokrasi seringkali disesuaikan dengan sistem ideologi yang di anut. Demokrasi sosial banyak diberlakukan di negara-negara Eropa barat daya. Sedang demokrasi marxis sering digemakan oleh negara-negara Eropa Timur, saat masih di bawah payung Uni Soviet. Sementara Amerika dengan demokrasi liberalnya menjadi salah satu yang paling banyak dianut dan dilirik negara-negara berkembang. Francis Fukuyama menulis dalam The End of History (1989) sejarah dunia telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal atas sistem totaliter saat Uni soviet hancur berkeping-keping. Belum lagi jika parameter-parameter sistem demokrasi dijadikan tolok ukur, ragam model demokrasi kian banyak yang dapat disebut.

Setidaknya, ada tiga parameter yang sering digunakan para pengamat dalam menentukan demokratis atau tidaknya sebuah negara. Pertama, sejauh mana keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terkait dengan pemberlakuan sistem pemilu, format lembaga perwakilan dan pembatasan kekuasaan negara. Kedua, persamaan hak yang dimiliki warga negara, baik dalam urusan hukum, distribusi pendapatan yang adil dan kesempatan berusaha serta kesempatan mengenyam pendidikan. Dan ketiga, adanya kebebasan warga negara dalam menyatakan pendapat, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan pers.

Namun dalam prakteknya, yang ideal selalu berbeda dengan kondisi aktual. Amerika yang sering mengklaim sebagai negeri paling demokratis, dalam prakteknya, kendali kekuasaan tetap berada pada segelintir elit. Lobi Yahudi hingga kini tetap mendominasi akses ke anggota senat dan gedung putih. Paul Findley, dalam Mereka yang Berani Bicara, mengungkap dengan gamblang praktek-praktek nondemokratis yang dikendalikan lobi Yahudi. Hingga kini, kelompok kulit hitam dan berwarna, masih merasakan adanya diskriminasi dalam berbagai lapangan kehidupan. Akses ke pendidikan, kesempatan berusaha hingga keadilan hukum memiliki derajat yang berbeda dengan mereka yang berkulit putih.

Wajah buram demokrasi di AS terlihat lebih transparan pada kebijakan politik luar negeri AS. Standar ganda yang diterapkan dalam masalah Timur Tengah dan dunia Islam umumnya menjadi pertanda betapa tak adilnya sistem demokrasi di AS.

Demokrasi Menurut Islam

Pada prinsipnya, demokrasi berdasar asas dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemikiran ini bertolak dari keinginan menjadikan rakyat sebagai subyek terhadap dirinya sendiri. Pendapat ini, jauh sebelumya telah ditentang oleh Plato. Menurut Plato, kebanyakan manusia bukanlah makhluk yang cakap dan cerdas. Sebaliknya, mayoritas adalah makhluk yang bodoh dan tak trampil. Seorang nahkoda kapal, begitu tulisnya dalam Republic, tidaklah dipilih karena hasil kesepakatan para penumpang, melainkan karena kecakapan dan kemampuan profesionalnya. Winston Churchill, mantan PM. Inggris juga menyebutkan bahwa demokrasi adalah, “Pilihan terbaik dari yang buruk.”

Karena itulah, dengan tajam Abul A'la al Maududi dalam The Islamic Law and Constitution (Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam) menyebutkan, Islam ditinjau dari segi filsafat politik merupakan antitesis sejati dari sistem demokrasi Barat. Landasan-landasan filosofis demokrasi Barat adalah kedaulatan rakyat. Di dalamnya, jenis kekuasaan mutlak legislasi mengenai penentuan nilai-nilai serta norma-norma perilaku berada di tangan rakyat. Pembuatan undang-undang merupakan hak prerogatif mereka dan legislasi harus sejalan dengan mood dan suasana hati dari pandangan mereka. jika sebuah keputusan, betapapun jahat dan berdampak negatif, disepakati oleh mayoritas massa, maka keputusan itu akan mendapat kekuatan hukum. Sebaliknya Islam, mensyaratkan agar setiap Muslim menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul.

Sistem ini, yang saya lebih suka menyebutnya dengan teo-demokrasi, berbeda dengan sistem teokrasi. Dalam sistem teokrasi, yang pernah jaya di Eropa, agama dan Tuhan hanyalah memberikan stempel pada sekelompok orang yang mengeksploitasi masyarakat untuk mencapai tujuan sendiri. Dalam sistem teo-demokrasi, kaum Muslim diberi kedaulatan terbatas dalam naungan syari'ah Islam. Semua masalah pemerintahan dan sosial yang tidak diatur dalam syari'ah dibahas dan diselesaikan dengan mufakat dan konsensus bulat. Setiap Muslim yang memenuhi kualifikasi paham akan syari'ah dan profesional pada bidangnya diberi hak untuk menafsirkan syari'ah sesuai dengan perkembangan yang ada. Dalam bentuknya yang seperti ini, sistem ini adalah sebuah sistem demokrasi sekaligus teokrasi yang berupaya untuk menegakkan hukum Ilahi di bumi ini...” (hal. 59-l60)

Demokrasi Dimata Para Tokoh Pergerakan Islam

Sejalan dengan pemikiran Maududi, Sayyid Quthb menegaskan bahwa ada perbedaan yang amat prinsip. lslam menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama sementara demokrasi di Barat, sumber hukum dibebankan pada akal dan nafsu manusia. Walaupun demikian, Sayyid Quthb, seperti juga al-Maududi, menegaskan bahwa prinsip pemerintahan yang adil, musyawarah sebagai sarana dialog antara pemerintah dan rakyat serta rakyat yang ta'at pada umara merupakan hal yang harus eksis dan menjadi dasar pemerintahan Islam.

Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, melalui sudut pandang yang lain mengukuhkan pendapat di atas. Menurut beliau, “Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, juga menjadikan politik sebagai salah satu bidang yang harus digeluti ummat Islam. Setiap Muslim, pada saat yang sama adalah seorang politikus. Ia, sebagaimana perintah Qur'an, harus berperan serta dalam setiap permasalahan politik yang akan membawa implikasi bagi kemaslahatan ummat Islam.”

Hasan Turabi, salah seorang pendiri Front Nasional Islam dan penggagas Islamisasi Sudan, menegaskan bahwa demokrasi berbeda dengan syura. Syura mendudukkan kekuasaan mutlak ada pada Allah, Pencipta alam semesta Yang Maha Tahu. Sedang demokrasi, menyandarkan hukum pada manusia, makhluk yang banyak mendapatkan ilmu dari prinsip trial and error. Lebih lanjut Turabi mengatakan bahwa demokrasi, pada kenyataannya, lebih banyak mengabdi pada kepentingan pihak-pihak tertentu, yaitu mereka-mereka yang menguasai sumber-sumber politik dan ekonomi.

Namun, pandangan-padangan ulama dan aktivis gerakan islam yang menolak demokrasi versi Barat itu tidak menjadikan mereka alergi untuk berkecimpung dalam suhu demokrasi. Hasan al-Banna adalah anggota parlemen Mosu. sedang Abul A'la al-Maududi dengan Jami'at Islam-nya getol mencanangkan gerakan konstitusi Islam dan jalan kehidupan Islam melalui cara yang amat demokratis. Hasan Turabi sendiri pernah memulai proyek besar lslamisasi Sudan dengan memberikan porsi yang amat terbuka bagi minoritas Kristen dalam parlemen, pemerintahan, dan kehidupan keagamaan.

Prinsip Islam menegaskan bahwa nilai-nilai Islam mestilah menjadi tujuan akhir. Namun, sesuai dengan prinsip lain hukum Islam, realita yang ada mestilah dipertimbangkan dengan seksama bagi kemaslahatan lslam dan ummatnya.

Demokrasi, dalam beberapa hal, memang memberikan ruang bagi pohon islam untuk tumbuh berkembang. Namun perlu diingat, bahwa demokrasi hanyalah tangga yang ada di depan mata, yang dapat mengantarkan ummat Islam pada puncak penerapan syari'ah.


Praktek Dakwah Di alam Demokrasi

Prinsip demokrasi, dalam bentuknya yang ideal memberi beberapa peluang bagi ummat Islam. Adanya jaminan keadilan hukum dapat memberi ruang lebih bebas bagi gerakan Islam untuk mempraktekkan beberapa norma yang selama ini masih tersimpan dalam betuk teori dan gagasan. Berbagai konsep Islam dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, sosial kemasyarakatan hingga teknologi dapat segera diwujudkan. Eksperimen yang legal, tentu memberi dampak yang lebih luas. Selain akan mendapat masukan dan saran dari berbagai pihak, yang akan membuat sistem baru ini 'tahan banting' dipasaran

Prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat juga dapat memberi kesempatan bagi terjadinya pertukaran ide yang lebih orisinil dan seimbang, antar ummat Islam maupun antara umat lslam dan umat lain. Dialog-dialog terbuka ini, bisa jadi sarana efektif penyebaran Islam.

Kemungkinan bermain pada tataran lembaga perwakilan juga terbuka lebar. Apa yang dilakukan Partai Rafah di Turki dengan ajuan program pemerintahan yang bersih dan penghentian inflasi seraya menaikkan pendapatan penduduk melalui usaha dalam negeri menjadi daya tarik dan faktor banyaknya suara yang masuk.

Pers Islam yang kuat juga dapat segera wujud dalam iklim yang demokratis. Hambatan perizinan dan rintangan birokratis yang selama ini sering menghambat pers Islam berkembang normal hilang dan tak mendapat tempat. Dalam penduduk yang mayoritas Muslim, mustahil tak ada satu pun pers Islam yang kuat. Pasar yang besar otomatis akan menjadi daya tarik bagi kalangan pers untuk menerbitkan majalah, koran, buletin yang bervisi islami.

Masyarakat Melihat Kondisi Kualitas Objektif

Demokrasi juga akan membawa akibat pada kian terdidiknya masyarakat. Dalam sejarahnya, masyarakat terdidik yang sering menggunakan pertimbangan akal sehat, merupakan objek da'wah yang amat responsif. Saat mendapat masukan yang utuh akan kesempurnaan lslam, biasanya, kelompok ini akan segera berpaling dan menjadi pendukung dienul Islam.

Namun, berbagai peluang menggiurkan itu tak akan berubah jadi kekuatan manakala ummat Islam sendiri tak berbenah diri dan bersiap dengan penuh kesungguhan. Selain membawa sekian banyak janji dan peluang, demokrasi juga mensyaratkan adanya persaingan beban dan fair serta adanya toleransi yang amat besar terhadap berbagai pemikiran dan ideologi. Sistem demokrasi, seperti tertulis dalam Enciclopedia Americana, tak memiliki ideologi tunggal, namun memberi toleransi bagi semua ideologi.

Konsekuensinya, ummat Islam dihadapkan pada kerasnya persaingan dengan ideologi atau pemikiran lain yang bisa jadi amat kontras dan berlawanan. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti segera dibereskan dan ditata ulang. Di antaranya:

Pertama, penyiapan SDM unggul pada seluruh bidang profesi. Jumlah yang mayoritas, bukanlah jaminan mutlak bahwa sistem Islam akan menjadi pengendali kekuasaan. Namun, kekuasaan dalam alam demokratis, akan menjadi hak mereka yang siap dan unggul dalam pelayanan pada masyarakat. Karena itu, upaya penumbuhan SDM unggul, tentu dengan pengertian kaffah yang mencakup komitmen utuh pada sistem Islam dan profesional di bidangnya, menjadi agenda besar yang harus segera dikerjakan.

Tumbuhnya pribadi yang matang dan siap berhadapan dengan pihak lain untuk saling mengadu program merupakan hal utama. Karena itu, pemberdayaan institusi pendidikan Islam mutlak menjadi langkah pertama berbarengan dengan disiplin tiap keluarga Muslim untuk berperan penuh dalam mendidik dan mengarahkan anak dan keluarganya agar siap bertarung pada saatnya nanti.

Kedua, memperbanyak tenaga terlatih. Sistem demokrasi, mensyaratkan bahwa kelompok pemenang bukanlah mereka yang bersenjatakan senapan atau uang semata Tetapi mereka yang dapat menampilkan program berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat dalam karya nyata adalah pemenang sejati. Untuk dapat menampilkan kinerja yang baik, ummat Islam membutuhkan tenaga terlatih pada bidang-bidang strategis, seperti pars, lembaga organisasi sosial, politik dan profesi. Terhimpunnya tenaga terlatih, akan membuat pengalaman menyakitkan saat Pakistan mencoba menerapkan sistem Islam dengan memakai tenaga-tenaga administrasi dan teknis yang tidak memahami cita-cita Islam rata-rata mantan pegawai pemerintahan India yang berkiblat ke Inggris dapat dihindarkan.

Ketiga, Rencana yang matang. Rekayasa dan rencana yang utuh dan terintegrasi serta orientasi yang jelas akan membuat upaya menuju penyiapan pribadi unggul dapat berlangsung efisien dan terarah.

Sedang program-program yang mesti segera dijalankan dari sekarang mestilah meliputi seluruh sektor kehidupan secara seimbang. Pengguliran konsep ekonomi Islam dengan segala perangkatnya, seperti BMT dan tumbuhnya lembaga-lembaga usaha yang melaksanakan prinsip Islam seperti musahamah dan mudharabah, mestilah dibarengi dengan upaya untuk memperkenalkan seni Islam. Baik teater, lukis, film dan sebagainya. Begitu pula upaya merintis sebuah organisasi politik yang kokoh haruslah seiring dengan tumbuhnya pers Islam, yang tak hanya bervisi islami tapi juga mampu menjadi alat kontrol masyarakat. Akhirnya, yang tak boleh dilupakan, semua gerak dan aktivitas tadi tidaklah berhenti hanya pada proses upaya mencapai kemenangan yang demokratis. Lebih dari itu, semua hanya menjadi tangga bagi wujudnya sebuah bangunan Islam yang menjadi sandaran masyarakat, karena kekuatan dan kondisi kualitas objektif adalah milik Islam. Masyarakat memilih Islam, karena mereka melihat sendiri keunggulan dan keadilannya. [Sumber: Majalah Ishlah, Rubrik: Kajian Utama, No 48/Tahun III, 1995].

Yang Baru Zona Muslim

Lihat semua

Ikuti kami & Dapatkan update terbaru